Harga Beras Melambung, Pedagang Menjerit, BPK Harus Audit Program Food Estate

15 September 2023

Laporan : Helmy

Erditor : Jgd/Red

Harga Beras Melambung, Pedagang Menjerit, BPK Harus Audit Program Food Estate

Jakarta ANN – Menipisnya cadangan beras pemerintah dan naiknya harga beras membuat pedagang dan masyarakat, khususnya menengah ke bawah menjerit. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap hasil dari program pemerintah dalam membuat food estate atau lumbung pangan baru.
Akademisi Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn menilai, semestinya food estate bisa digunakan untuk menjaga cadangan beras tetap optimal dan mencegah adanya fluktuasi harga. Namun pada kenyataannya, program food estate tidak mampu mengantisipasi ketahanan pangan nasional.
“Situasi saat ini membuat kita jadi bertanya, produksi beras dari food estate itu bagaimana? Harga beras ikut melambung, pedagang beras tak mampu berbuat apa-apa. Dampaknya, masyarakat pun ikut menjerit karena mahalnya harga beras,” kata Suriyanto, melalui keterangan di Jakarta, Jumat 15 September 2023.

Suriyato mengatakan, kenaikan harga beras sangat berkaitan erat dengan program food estate yang salah satunya memperkuat dan menjaga ketahanan pangan dan juga masuk pada Program Strategis Nasional, pada tahun 2020 sampai tahun 2024.
“Kenaikan harga beras saat ini berkaitan pada program food etate yang gagal sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber ketahan pangan, naiknya harga beras saat ini hendaknya dapat jadi pemicu untuk pemeriksaan program food estate yang menelan dana negara triliunan rupiah. Pemerintah dan penegak hukum tidak boleh diam, ini kepentingan rakyat, rakyat adalah tuan dari para pemimpin. Naiknya harga beras program gagal food estate harus di periksa,” ujar Suriyanto.

Suriyanto menyebut, kegagalan program food estate selain tidak didasari pada kajian yang tepat, juga adanya ketidaksesuaian tanah yang dijadikan tempat food estate, persoalan infrastruktur, budidaya dan teknologi serta sosial ekonomi.
Terkait kendala soal masalah sosial, kata Suriyanto menambahkan, yakni terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) di dalam pengembangan food estate. Hal ini tidak dicermai secara detail oleh pemeritnah.
“Kalau sumber daya menusia, lahan dibuka tapi enggak ada petani yang mau menggarap di sana bagaimana? Akhirya terbengkalai, sementara dana yang sudah digelontorkan triliunan menguap begitu saja. Untuk itu, sangat tepat kiranya BPK turun tangan untuk mengaudit program food estate tersebut,” terang Suriyanto.
[jgd/red]