Soal Penundaan Pemilu, DPC HIMMAH NWDI Lombok Tengah Minta Luhut Dipecat

12 April 2022

Laporan : Roni

Soal Penundaan Pemilu, DPC HIMMAH NWDI Lombok Tengah Minta Luhut Dipecat

Lombok Tengah (ANN) | Senin 11 april 2022 puluhan massa dari Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (HIMMAH NWDI) Lombok Tengah melakukan unjuk rasa, massa berkumpul di Taman Biao, Praya Lombok Tengah Menuju Gedung DPRD kabupaten Lombok Tengah, adapun tuntutan massa aksi adalah, Penolakan Terhadap Penundaan Pemilu dan Perpanjangan masa jabatan Presiden.

Dalam orasinya Nasrullah, Ketua Umum DPC HIMMAH NWDI Lombok Tengah mengatakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan masa jabatan Presiden yang membuat kisruh hari ini, adalah klaim sepihak dari Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mengatakan memiliki big data bahwa penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut adalah pembodohan publik, hal itu inkonstitusional dan berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Kekuasaan menurutnya bagaimanapun juga harus dibatasi karena kehendak untuk berkuasa itu tidak terbatas.

Maka dari itu untuk mengakhiri kekisruhan ini, kami menginginkan Pak Jokowi mencopot jabatan luhut dari jajaran kabinetnya, ucap aktivis muda kota praya tersebut menutup menutup orasi politiknya.

Selain itu massa aksi juga menyatakan penolakan terhadap kenaikan BBM yang dinilai sebagai bentuk pencabutan subsidi, Menolak Kenaikan PPN yang dianggap keliru karena seharusnya yang diterapkan adalah pajak progressif/ pajak berkeadilan dimana orang kaya harus dipajak tinggi dan digunakan untuk mensubsidi mereka yang tidak mampu, tuntutan lainnya juga meminta pemerintah menstabilkan harga sembako terutama minyak goreng karena ini akan menyebabkan membengkaknya biaya hidup rakyat apalagi di tengah suasana Ramadhan seperti sekarang ini.

Setelah menyampaikan Orasi, masa aksi ditemui oleh H. Supli salah seorang anggota DPRD kabupaten Lombok Tengah, dan massa membubarkan diri dengan tertib. (Rn06)