Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tetap digelarnya Pilkada 2020 karena ketidakpastian selesainya pandemi Covid-19
BidikAceh.com – Jakarta. Pemerintah memastikan tidak ada penundaan kembali terhadap rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar pada Desember mendatang.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Pilkada tetap digelar pada 9 Desember 2020.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tetap digelarnya Pilkada 2020 karena ketidakpastian selesainya pandemi Covid-19.
Dia juga menyebut bahwa negara lain pun tetap menyelenggarakan pesta demokrasi seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis.
“Kalaupun ada vaksinnya baru tahun depan, belum persoalan distribusinya. Kalau spekulasi tahun depan yang belum tentu covid-nya selesai, kenapa ditunda tahun depan. Kalau lihat 60 negara di dunia semua on schedule,” ujar Tito saat melakukan kunjungan kerja ke Anambas, Kepuluan Riau pada Kamis.
Tito telah meminta kepala daerah agar anggaran pilkada untuk KPUD dan Bawaslu daerah, termasuk untuk menambah protokol kesehatan, APD petugas lapangan segera dicairkan.
Mantan Kapolri itu juga mengatakan Pilkada Indonesia akan menjalankan tatanan normal baru.
“Karena 270 kepala daerah ini sudah ada batasnya harus diganti, kalau ditunda, maka akan ada Plt dan kewenangannya terbatas, karena mereka tidak dipilih oleh rakyat,” kata dia.
Pemerintah menyepakati usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada September menjadi Desember menyusul adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.
Pilkada 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah. Sembilan provinsi akan menggelar pemilihan gubernur yakni Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
Sebanyak 107,5 juta orang pemilih akan mengikuti pilkada serentak tersebut [Red]
More Stories
Dukung program Hilirisasi Sektor Pertanian, STN : Hilirisasi Program Pro Petani
LMND Akhiri Dewan Nasional Dengan Rumusan Agenda Kerakyatan
Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, PRIMA Dorong PDIP Dewasa dalam Berpolitik