*Bupati Lombok Utara Sampaikan Nota Keuangan APBDP 2021*

24 September 2021

 

 

 Laporan : Tio AF

 

*Bupati Lombok Utara Sampaikan Nota Keuangan APBDP 2021*

 

Lombok Utara ( ANN) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Kepala Daerah tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2021. Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU H Burhan M Nur SH dihadapan 21 anggota DPRD setempat, berlangsung di Ruang Sidang DPRD KLU, Kamis (23/9). Dihadiri Ketua DPRD Nasrudin SHI, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Pj. Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Kepala OPD serta undangan lainnya.

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH, menyampaikan, pelaksanaan APBD 2021 dimaklumi mengalami penyesuaian secara substantif, sehingga penyusunan RAPBDP 2021 sebagai proses penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian itu disebabkan oleh dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2021 yang tidak terlepas dari RPJMD maupun RKPD. Proses dan tahapan perubahan APBD tentunya harus tetap konsisten berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis.

“Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan APBD KLU yaitu penyesuaian kebijakan fiskal baik di pusat maupun di daerah, dampak dari Pandemi Covid-19,” jelasnya.

Kata bupati, terbitnya Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk mendukung penanganan pandemi turut mempengaruhi anggaran APBD KLU. Buntutnya, pelaksanaan APBD mengalami dua kali refocusing dan diakomodir dalam perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD.

Kebijakan pemerintah pusat terkait TKDD tahun 2021, menurut Bupati Djohan, diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKDD di samping mendorong peningkatan peran pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

“Saat ini Pemda masih tetap fokus dalam pelaksanaan rehab rekon pascabencana gempa bumi 2018. Pekerjaan ini akan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” akunya.

Orang nomor wahid di Lombok Utara ini, lebih lanjut menuturkan, dalam postur RAPBDP tahun anggaran 2021 menjabarkan tiga komponen anggaran meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara keseluruhan didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

“Pendapatan daerah dianggarkan sebesar 887,98 milyar rupiah atau berkurang sebesar 27,16 milyar rupiah lebih dari APBD Murni. Sementara belanja daerah sejalan dengan kebijakan dan strategi rehab rekon serta pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19,” terang bupati.

Dibeberkannya, total belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar 905,43 milyar rupiah lebih atau berkurang sebesar 10,32 milyar rupiah. Selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan defisit anggaran yang semula 605,67 juta rupiah lebih menjadi 17,44 milyar rupiah lebih atau naik 16,83 milyar rupiah lebih. Defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan netto dengan asumsi sebesar 17,44 milyar rupiah lebih.

Postur APBD dalam pengantar nota keuangan tersebut memperlihatkan bahwa rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021 konsisten dengan dokumen perubahan KUA PPAS tahun berjalan.

“Harapan kami tahapan pembahasan selanjutnya dapat kita selesaikan dalam waktu yang tepat. Pemda tetap membuka diri menerima masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan Perubahan APBD KLU Tahun Anggaran 2021 ini, ” pungkas bupati. (Tio-AF)
foto:atn/prokopim

admin

Next Post

*Bupati Lombok Utara Buka Konsultasi Publik RDTR dan KLHS Kawasan Gili Tramena*

Jum Sep 24 , 2021
24 September 2021      Laporan : Tio AF   *Bupati Lombok Utara Buka Konsultasi Publik RDTR dan KLHS Kawasan Gili Tramena* Lombok Utara (ANN) – Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH membuka acara konsultasi publik pertama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), […]

Breaking News

Contains all features of free version and many new additional features.

Kategori