Bupati Lombok Utara Buka Rakor GTRA KLU

13 Oktober 2021

Laporan : Tio.Af

Bupati Lombok Utara Buka Rakor GTRA KLU

KLU (ANN) – Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2021, berlangsung di aula kantor bupati setempat, Senin (11/10). Hadir pula membersamai Pj. Sekda KLU, Anding Duwi Cahyadi, S.STP,MM, Kepala BPN KLU, H. Supardi, SH, MH, para Kepala OPD, Camat Bayan Denda Peniwarni SE, serta para undangan.

Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH, menyambut baik rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria tersebut, salah satu tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga terkait.

“Sebagai kepala daerah tentu saya menyambut baik rapat koordinasi yang diagendakan hari ini dalam rangka merumuskan banyak hal berkaitan dengan tugas pokok gugus tugas reforma agraria” ungkapnya.

Bupati mengingatkan, reforma agraria itu tugas yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui hal yang berkaitan dengan pertanahan. Maka atas dasar itu, terangnya, telah dibentuk tim di seluruh lini pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

“Melalui kegiatan ini kita bisa menghindari konflik masalah pertanahan yang sering terjadi,” jelas bupati.

Dijelaskan pula, Gugus Tugas Reforma Agraria tersebut menunjukkan kehadiran negara atas berbagai permasalahan terkait aspek agraria, sosial, ekonomi, politik maupun pertahanan dan keamanan, bertujuan menata aset dan akses

“Saya mengharapkan hasil dari kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pedoman, di samping aturan yang berlaku mengingat masih banyaknya wilayah yang belum tersentuh oleh pensertifikatan lahan di KLU,” pungkasnya.

Semantata itu L, Kepala BPN KLU H. Supriadi, SH, MH mengungkapkan, ada dua kegiatan besar GTRA yaitu legalisasi aset, dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai sekarang dan telah menerbitkan sebanyak 28.807 bidang tanah bersertifikat dan ada 23.800 bidang tanah yang belum terdaftar atau bersertifikat sesuai data DHKP KLU tahun 2017.
“Dengan roadmap penyelesaiannya ditargetkan selesai pada tahun 2025, maka rata-rata penerbitan sertipikat pertahun sebanyak 5.950 bidang, sehingga seluruh bidang tanah yang ada di KLU sudah terdaftar seluruhnya,”pungkasnya.

Kegiatan lain, menurut Supriadi, penataan akses, melalui program pemberdayaan masyarakat dilakukan pada tahun 2018 di Desa Genggelang dengan komoditi durian Channe, pengembangan dan labeling bibit durian jenis unggulan lainnya, sehingga dapat dijadikan ikon Argowisata Lombok Utara kedepan. (Tio-AF)